Coblos Ahmad Subadri Nomor urut 2 Caleg DPR-RI Dapil Banten III Partai Hanura


Wah! Warga 2 Desa Tanpa DPT Pasca Angkasa Pura II Bebaskan Lahan


Oleh: bantenlink.com

KOSAMBI, KAB TANGERANG — Subadri Senator dan Caleg Partai HANURA dari Dapil Banten 3, mencatat masukan pertemuan terkait adanya dua desa (Rawarengas, Rawaburung) di dua kecamatan (Kosambi, Teluknaga) yang tak masuk DPT untuk ikut memilih di Pemilu 2019, setelah pindah tempat pasca pembebasan lahan oleh PT Angkasa Pura II dalam rangka perluasan Bandara Soekarno-Hatta di Kabupaten Tangerang.

Hal ini mengemuka saat Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Banten ini menjadi narasumber pada kegiatan bertema Pendidikan Politik Sosialisasi Regulasi Pemilu Bedah dan Ulas Aturan Main Pemilu yang diadakan di RM Saung Ibu, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Selasa siang, (22/1/2018). Kegiatan itu sendiri dihadiri Komisioner, PPK, Panwaslu, PPS, PPDK dari Kecamatan Teluknaga dan Kosambi.

“Terkait pindahnya warga dan tak masuk DPT, saya akan rapat mengundang stakeholder yang berwenang yaitu pemerintah daerah, termasuk PT Angkasa Pura II. Karena adanya pembebasan lahan di Desa Rawarengas dan Rawaburung sampai tak tercatat di DPT. Pemilu sendiri merupakan hajat semua, Pemda dan intitusi lainnya. Seharusnya jangan cuma memindahkan orang,” bebernya.

Ditambahkannya, seharusnya Pemda mengatur bagaimana mengeluarkan dana operasional PPS secara terencana dan terarah untuk mengatasi masalah perpindahan warga sehingga petugas tersebut agar tidak sulit mendata warga yang telah berpindah karena pembebasan lahan

“Jika tingkat parsitipasi masyarakat dalam Pemilukada yang lalu cuma ada 51 persen, akan menyulitkan Caleg pula mencari peluang di Teluknaga dan Kosambi. Padahal di daerah ini politisinya banyak,” ungkapnya.

Dia menyarankan, hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus KPU agar ditindaklanjuti dan mendapatkan solusi.

Badri menyebutkan perlu perhatian khusus, namun seperti apa bentuknya penting dibahas secara mendalam.

Warga Berkurang

Sebelumnya, PPK Kosambi Maryasan, saat ini pihaknya hanya bisa berharap supaya pemilu berjalan lancar dan berusaha agar tidak ada gugatan masalah data pemilih.

PPS Rawaburung Nawawi juga mengatakan, sejak dengan adanya pembebasan lahan oleh PT Angkasa Pura II untuk perluasan landasan pacu Bandara Soekarno Hatta, membuat berkurangnya wilayah desa Rawaburung. PPS Rawaburung sangat merasakan dampak berkurangnya warga.

“Dari 6635 DPT ada sebanyak 3242 atau 20 persen lebih warga yang yang sudah pindah tempat tinggal.

Dari survei sementara yang dilakukan Bawaslu, diperkirakan sekitar 300-400 kepala keluarga pindah domisili, yang seharusnya diberitahu tentang berkas C6.
Namun pihaknya mengimbau, sampai hari H Pemilu 17 April 2019, yang “pulang kampung” masih dapat mengambil C6 ke desa Rawaburung.

Tanpa Anggaran

Sedangkan Ketua PPS Desa Rawarengas menyebutkan, yang membuat rumit permasalahan adalah biaya operasional petugas yang tidak sesuai. Tanpa anggaran PPS tidak bisa harus door to door kepada 2800 warga yang telah pindah.

“Sebenarnya, tentang DPT di Rawarengas dan Rawaburung bukan isu domestik, tapi isu nasional yang perlu perhatian khusus. Oleh karena itu,saya sampaikan hal ini tersendat karena belum ada anggaran,” lanjutnya.

Lebih jauh dikatakannya, pindahnya 4000 warga Rawarengas, setara dengan jumlah penduduk di luar pulau Jawa. Dengan adanya perpindahan warga, tidak hanya menghilanglan DPT tapi juga indeks tempat pemilih. Kini diperkirakan dari sebanyak 45 TPS di Desa Rawarengas sebanyak 29 TPS aktif, artinya TPS tidak aktif.

“Di sisi lain berharap kalau bisa ada anggaran lainnya seperti dari dana partai dilegalkan untuk membangun TPS yakni kesulitan yang juga dirasakan petugas untuk menyebarkan undangan,” cetusnya.

Disisi lain, Panwas Teluknaga dan Kosambi menyampaikan belum pernah mendapatkan sosialisasi.

“Kami berharap, sangat perlu perlakuan khusus agar sosialisasi Pemilu berjalan di kedua tempat ini. Seperti di Keboncau, dimana warga belum ada daftarnya di DPT,” tambahnya
Dari survei sementara yang dilakukan Bawaslu, diperkirakan sekitar 300-400 kepala keluarga pindah domisili, yang seharusnya diberitahu tentang berkas C6.
Namun pihaknya mengimbau, sampai hari H Pemilu 17 April 2019, yang “pulang kampung” masih dapat mengambil C6 ke desa Rawaburung.

Tanpa Anggaran

Sedangkan Ketua PPS Desa Rawarengas menyebutkan, yang membuat rumit permasalahan adalah biaya operasional petugas yang tidak sesuai. Tanpa anggaran PPS tidak bisa harus door to door kepada 2800 warga yang telah pindah.

“Sebenarnya, tentang DPT di Rawarengas dan Rawaburung bukan isu domestik, tapi isu nasional yang perlu perhatian khusus. Oleh karena itu,saya sampaikan hal ini tersendat karena belum ada anggaran,” lanjutnya.

Lebih jauh dikatakannya, pindahnya 4000 warga Rawarengas, setara dengan jumlah penduduk di luar pulau Jawa. Dengan adanya perpindahan warga, tidak hanya menghilanglan DPT tapi juga indeks tempat pemilih. Kini diperkirakan dari sebanyak 45 TPS di Desa Rawarengas sebanyak 29 TPS aktif, artinya TPS tidak aktif.

“Di sisi lain berharap kalau bisa ada anggaran lainnya seperti dari dana partai dilegalkan untuk membangun TPS yakni kesulitan yang juga dirasakan petugas untuk menyebarkan undangan,” cetusnya.

Disisi lain, Panwas Teluknaga dan Kosambi menyampaikan belum pernah mendapatkan sosialisasi.

“Kami berharap, sangat perlu perlakuan khusus agar sosialisasi Pemilu berjalan di kedua tempat ini. Seperti di Keboncau, dimana warga belum ada daftarnya di DPT,” tambahnya

Dia berharap, dari pertemuan ini agar dapat berembuk bersama.

PPS sendiri mengakui pihaknya sudah bekerja secara maksimal, namun tidak dapat berbuat apa.

Panwaslu Prihatin

Hal yang sama disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Muslikh. Dirinya sependapat dengan Ketua PPS Rawaburung.

“Saya sebagai orang yang paling perihatin terkait pindahnya warga Rawarengas dan Rawaburung. Dalam proses DPT, sering mengingatkan untuk membuat update DPT. Sayangnya pemilih belum terdeteksi. KPU sendiri bingung mencari warga yang belum teridentifikasi. Seharusnya semuanya terkumpul datanya,” ungkap Muslikh.

Dia mengakui, merespon positif terkait pertemuan unsur lembaga di tingkat desa. Data yang ada padanya, warga sendiri pindah ke 7 kecamatan diantaranya Pakuhaji dan Sukadiri.

“Bingung tempat pindahnya kemana dan apakah apakah masih ada. Bawaslu berharap ada solusinya dan warga tidak terabaikan,” tegasnya.
Informasi lainnya, banyak yang masih ber-KTP Rawarengas dan Rawa burung. Ada sebanyak 52 rumah atau sekitar 200 pemilih. Jika masih mau menyoblos bisa di wilayah barunya masing masing.

Yunus Saputra dari PPDK Rawaburung, menyebutkan, berdasarkan data, warga Kosambi di DPT Pilkada Bupati beberapa waktu yang lalu ada sebanyak 75 ribu. Dengan perincian yang memilih sebanyak 39 ribu orang dan yang tidak memilih lebih kurang 36 ribu orang.

Tulisan ini pernah dimuat di www.bantenlink.com


Mars Formi

Ahmad Subadri Urang Tangerang Asli

DEBAT, Sodetan Ciliwung Jokowi Part 5 JOKOWI di Kritik Masalah Banjir

Coblos Ahmad Subadri Nomor Urut 2